ASKARA – AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, Nono Sampono, Elviana, hingga Tamsil Linrung mendeklarasikan paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029.

Menanggapi hal itu, peneliti Formappi Lucius Karus menilai deklarasi dilakukan La Nyalla dan kawan-kawan secara etis memang ada masalah karena deklarasi itu justru dilakukan ketika La Nyalla masih menjabat sebagai Ketua DPD saat ini. 

"Dia memanfaatkan posisinya saat ini untuk kepentingan periode mendatang. Dan deklarasi sebelum penetapan itu juga menunjukan nafsu besar untuk menjadi Pimpinan DPD padahal sebagai pimpinan yang sekarang saja kerjanya nggak bisa dipertanggungjawabkan ke publik," tegas Lucius, Rabu (26/6/2024).

Lucius menduga, dengan masih menjabatnya sebagai Ketua DPD La Nyalla coba mengatur-atur para senator untuk mendukungnya demi menjaga posisinya agar tetap aman sebagai orang no satu di DPD RI.

"Kan La Nyalla ini memanfaatkan jabatan untuk mempersiapkan jabatan di periode yang baru. Jadi kesannya kok ketua itu jadi jatah dia atau mereka-mereka saja. Anggota DPD lain nanti silahkan langsung direkrut untuk memilih mereka saja," ujar Lucius.

Lebih lanjut Lucius menilai, persoalan tatib untuk paket pimpinan DPD RI ini pun sampai detik ini belum jelas karena semenjak dari era Irman Gusman, Oesman Sapta Odang hingga La Nyalla belum ada yang jelas bagaimana pengaturannya.

"Sebenarnya bukan ngga ada sih kayaknya tetapi dirubah-rubah suka-suka saja untuk mengamankan kepentingan mereka yang mau berkuasa di DPD. Dan saking seringnya dirubah sampai kita ngga tahu manan tatib yang resmi," kata LaNyalla.

Untuk itu, Lucius berharap, paket pimpinan DPD itu diatur agar diberikan kepada mereka dengan perolehan suara tertinggi saja biar mudah daripada menjadi lahan rebutan orang-orang yang haus kekuasaan.

Diberitakan, Sejumlah anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Deklarasi tersebut mendukung empat orang sebagai pimpinan DPD RI Periode 2024-2029, yakni La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, kemudian Nono Sampono, Tamsil Linrung dan Elviana masing-masing sebagai wakil ketua.

Acara deklarasi ini dihadiri beberapa tokoh nasional di antaranya Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, mantan anggota DPD yang kini Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz, dan mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.